DISIPLIN

1
DISIPLIN
PNS
KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGWAIAN NEGARA
YOGYAKARTA
2

• INSTRUMEN KENDALI DISIPLIN PNS
• Peraturan Perundang-undangan
• PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin
  PNS
• PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS
• PP Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/
  Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri
• PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990
  Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS
• Buku Biru
• Berdasarkan SE Kepela BAKN Nomor 02/SE/80
  tanggal 11 Pebruari 1980, maka bagi setiap PNS
  menurut ketentuan disediakan buku catatan
  penilaian yang lazim disebut buku biru, dimana
  atasan langsung PNS yang bersangkutan wajib
  mengisi dan mencatat segala temuan dari
  bawahannya baik yang positif maupun yang negatif
  dan menyimpannya. Buku Biru ini dijadikan dasar
  didalam mengisi DP-3
• Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
• Berdasarkan PP Nomor 10 tahun 1979 setiap atasan
  langsung PNS sebagai pejabat yang berwenang dan
  berkewajiban untuk melakukan penilaian terhadap
  pelaksanaan pekerjaan PNS dilingkungan yang
  dibawahinya.

3

• Daftar Hadir (Kep Pres 58/1964 dan Kep Pres
  17/1984).
• Sebagai konsekwensi ketentuan jam kantor, maka
  kehadiran PNS dapat diketahui melalui daftar
  hadir yang harus diisi secara tertib, jujur dan
  terawasi serta terkelola dengan baik
• Laporan Kegiatan
• Untuk mengetahui produktivitas kerja suatu unit
  kerja setiap hari, minggu, bulan dan setiap
  tahunnya akan sangat mudah diketahui apabila
  setiap atasan dapat menerima laporan kegiatan
  yang dilakukan oleh para pejabat unit kerja
  ditingkat bawahnya
• Suasana kerja kantor dan Kebersihan kantor, Ruang
  kerja, Toilet dsb
• Indikator lain yang dapat menunjukkan bahwa
  instansi telah menerapkan disiplin dengan baik
  dapat dilihat dari suasana kerja kantor dan
  kebersihan kantornya, terutama kamar

4
Pola-pola pembinaan disiplin

• Pengembangan Kepribadian
• Penghargaan atas usaha pegawai
• Saling percaya antar unit/ bagian
• Penghargaan atas harga diri tiap pegawai
• Mengurangi kecemasan dalam bekerja
• Peningkatan karier pegawai
• Menciptakan lingkungan kerja yg menyenangkan
• Saling menghormati sesama pegawai

5

• Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
• Materi
• Peraturan Pemerintah ini mengatur kewajiban,
  larangan, dan sanksi (hukuman disiplin) bagi
  yang melanggarnya.
• Kewajiban PNS
• Pegawai Negeri Sipil Wajib
• Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,
  Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah
• Mengutamakan kepentingan Negara diatas
  ke-pentingan golongan atau diri sendiri, serta
  menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak
  kepentingan Negara oleh kepentingan golongan,
  diri sendiri, atau pihak pemerintah
• Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara,
  Pemerintah, dan PNS.
• Mengangkat dan mentaati sumpah/janji PNS dan
  sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan
  perundang-undangan yang berlaku.
• Menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan
  sebaik-baiknya.
• Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan
  Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas
  kedinasannya maupun yang berlaku secara umum.
• Melaksanakan tugas kedinasan dengan
  sebaik-baiknya penuh pengabdian.
• Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan
  bersemangat untuk kepentingan Negara.
• Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan,
  persatuan dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil.

6

1. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila
   mengetahui ada hal yg dapat membaha-yakan atau
   merugikan Negara/Pemerintah, terutama dibidang
   keamanan, keuangan materiil
2. Mentaati ketentuan jam kerja (Kep Pres 58/1964
   dan Kep Pres 17/1984).
3. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang
   baik.
4. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik
   Negara dengan sebaik baiknya.
5. Memberikan pelayanan dengan sebaik baiknya kepada
   masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
6. Bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan
   bijaksana terhadap bawahannya.
7. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan
   tugasnya.
8. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang
   baik terhadap bawahannya.
9. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi
   kerjanya.
10. Memberikan kesempatan kepada bawahannya
    mengembangkan kariernya.
11. Mentaati ketentuan peraturan perundang undangan
    tentang perpajakan.
12. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan
    bertingkah laku sopan satun terhadap masyarakat
    sesama Pegawai Negeri Sipil dan terhadap atasan.
13. Hormat menghormati antara sesama warganegara yang
    memeluk Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang
    Maha Esa yang berlainan.
14. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik
    dalam masyarakat.
15. Mentaati segala peraturan perundangundangan
    peraturan kedinasan yang berlaku.
16. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang
    berwenang.
17. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan
    sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima
    mengenai pelanggaran disiplin

7

•  Larangan
• Melakukan hal hal yang dapat menurunkan
  kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah atau
  Pegawai Negeri Sipil
• Menyalahgunakan wewenangnya
• Tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau
  bekerja untuk negara asing.
• Menyalahgunakan barang barang uang atau surat
  surat berharga milik Negara.
• Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan
  menyewakan atau meminjamkan barang barang,
  dokumen atau surat surat berharga milik Negara
  secara tidak sah.
• Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman
  sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun
  di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk
  keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang
  secara langsung atau tidak langsung merugikan
  Negara.
• Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan
  maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau
  orang lain di dalam maupun diluar lingkungan
  kerjanya.
• Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa
  saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut
  dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan
  atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau
  pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
• Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan
  kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil
  kecuali untuk kepentingan jabatan.

8

1. Bertindak sewenang wenang terhadap bawahannya.
2. Melakukan sesuatu tindakan atau sengaja tidak
   melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat
   menghalangi atau mempersulit salah satu pihak
   yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian
   bagi pihak yang dilayani.
3. Mengahalangi berjalannya tugas kedinasan.
4. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara
   yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk
   kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
5. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha
   atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau
   pesanan dari kantor/instansi Pemerintah.
6. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang
   kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup
   kekuasaannya.
7. Memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatan
   usahanya tidak berada dalam ruang lingkup
   kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu
   sedemikian rupa sehingga melalui pemilik saham
   tersebut dapat langsung atau tidak langsung
   menentukan penyelenggaraan atau jalannya
   perusahaan.
8. Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi
   maupun sambilan menjadi direksi pimpinan atau
   komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat
   Pembina golongan ruang IV/a keatas atau yang
   memangku jabatan eselon I.
9. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun
   juga dalam melaksanakan tugasnya untuk
   kepentingan pribadi golongan atau pihak lain
10. Menjadi Anggota Partai Politik
11. Menjadi Istri pertama, kedua, ketiga dan
    seterusnya bagi PNS wanita.

9

• TINGKATAN DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN
• Tingkatan jenis hukuman disiplin adalah sebagai
  berikut
• 1. Hukuman disiplin ringan yang terdiri dari
• a. Tegoran lisan
• Tegoran tertulis
• Pernyataan tidak puas secara tertulis
• Hukuman disiplin sedang yang terdiri dari
• Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama
  1 (satu) tahun
• Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji
  berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun
• Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1
  (satu) tahun
• Hukuman disiplin berat yang terdiri dari
• Penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah
  untuk paling lama 1 (satu) tahun
• Pembebasan dari jabatan
• Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
  sendiri sebagai PNS
• Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

10
Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman
disiplin
N0 P E J A B A T JENIS HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PNS
1 2 3 4
1 Presiden 1.  Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan Pemberhen tian tidak dengan hormat sebagai PNS 1.  Yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c keatas.
2.    Pembebasan dari jabatan 2. Yang memangku jabatan struktural eselon I dan jabatan fungsional jenjang utama, kecuali jabatan struktural eselon I di Pemda Propinsi
2 Pejabat Pem-bina Kepega-waian Pusat 1.  Semua jenis hukuman disiplin ringan 2.  Semua jenis hukuman disiplin sedang 3.  Penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (sa tu) tahun 4.  Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural ese-lon II kebawah atau jabatan fungsional yang jenjang Madya ke bawah 5.  Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhen tian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang berpangkat Pem-bina Tingkat I golongan ruang IV/b kebawah Semua PNS Pusat dalam lingkungannya.  
11
1 2 3 4
3 Pejabat Pem-bina Kepega-waian Daerah Propinsi 1. Semua jenis hukuman disiplin ringan Semua jenis hukuman disiplin sedang Penurunan pangkat yang setingkat le-bih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural ese-lon II kebawah atau jabatan fung sional Jenjang Madya ke bawah Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pember-hentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang berpangkat Pem-bina Tingkat I golongan ruang IV/b kebawah PNS Daerah Propinsi dalam lingkungannya
4 Gubernur se laku wakil Pemerintah Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhen tian tidak dengan hormat sebagai PNS yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. PNS Daerah Kabupa-ten/Kota dalam ling-kungannya
12
1 2 3 4
5. Pejabat Pem-bina Kepega-waian Dae-rah Kabupa-ten/Kota 1  Semua jenis hukuman disiplin ringan 2.  Semua jenis hukuman disiplin sedang 3.  Penurunan pangkat yang seting kat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun 4.  Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II keba-wah atau jabatan fungsional yang Jenjang Madya. 5.  Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d kebawah   PNS Daerah Kabupaten/ Kota dalam lingkungan-nya
13
Pendelegasian penjatuhan hukuman disiplin
NO PEJABAT YANG DIDELEGASIKAN JENIS HUKUMAN YANG DIDELEGASIKAN
1 Pejabat Struktural eselon IV atau yang setingkat Semua tingkat hukuman disiplin ringan
2 Pejabat Struktural eselon III atau yang setingkat Semua tingkat hukuman disiplin ringan Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) thn
3 Pejabat Struktural eselon II atau yang setingkat Semua tingkat hukuman disiplin ringan Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) th Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1(satu) tahun Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
4 Pejabat Struktural eselon I atau yang setingkat Semua tingkat hukuman disiplin ringan Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun Penurunan gaji sebasar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun Pembebasan dari jabatan
14
Tata cara Pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian
hukuman disiplin

1. Sebelum penjatuhan hukuman disiplin pejabat yang
   berwenang menghukum wajib memeriksa terlebih
   dahulu PNS yg disangka melakukan pelanggaran
   hukuman disiplin,
2. Pemeriksaan dilakukan secara lisan untuk jenis
   hukuman ringan dan pemeriksaan dilakukan secara
   tertulis untuk jenis hukuman disiplin sedang dan
   berat
3. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup
4. Pada dasarnya pemeriksaan harus dilakukan oleh
   pejabat yang berwenang menghukum, namun untuk
   memepercepat pemeriksaan dapat memerintahkan
   pejabat lain untuk memeriksa dengan ketentuan
   pejabat yang diperintahkan untuk melakukan
   pemeriksaan tersebut tidak boleh berpangkat atau
   memengku jabatan yang lebih rendah dari PNS yang
   diperiksa
5. Apabila PNS yang melakukan pelanggaran tidak
   memenuhi panggilan untuk diperiksa tanpa alasan
   yang syah, maka dibuat panggilan kedua secara
   tertulis dan apabila PNS itu tidak juga memenuhi
   panggilan kedua, maka pejabat yang berwenang
   dapat menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan
   bahan-bahan yang ada padanya.
6. Dalam melakukan pemeriksaan pejabat yang
   berwenang dapat meminta keterangan dari orang
   lain yang dipandang perlu

15

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan pejabat yang
   berwenang memutuskan jenis hukuman disiplin yang
   dijatuhkan dan harus disebutkan pelanggaran
   disiplin yang dilakukan oleh PNS yang
   bersangkutan.
2. Kepada PNS yang melakukan beberapa pelanggaran
   displin terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu
   jenis hukuman disiplin
3. PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin dan
   kemudian melakukan pelang-garan disiplin yang
   sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi hukuman
   disiplin yang lebih berat
4. Untuk jenis hukuman disiplin berupa teguran lisan
   disampaikan secara lisan, dan untuk jenis hukuman
   tegoran tertulis dan pernyataan tidak puas secara
   tertulis dinyatakan secara tertulis. Sedangkan
   untuk jenis hukuman sedang dan berat ditetapkan
   dengan surat keputusan.
5. Penyampaian hukuman disiplin dilakukan secara
   tertutup.

16

• Keberatan atas hukuman disiplin
• PNS yang dijatuhi salah satu jenis hukuman ringan
  tidak dapat mengajukan kebe-ratan.
• PNS yang dijatuhi salah satu jenis hukuman
  disiplin sedang atau berat dapat mengajukan
  keberatan kepada atas pejabat yang berwenang
  menghukum dalam jangka waktu 14 hari terhitung ia
  menerima keputusan hukuman disiplin tersebut.
• Keberatan tersebut diajukan secara tertulis
  melalui saluran hirarkhi dan memuat alasan
  keberatan itu.
• Terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan
  Presiden tidak dapat dilakukan keberatan
• Setiap pejabat yang menerima surat keberatan
  wajib menyampaikan kepada atas pejabat yang
  berwenang dalan jangka waktu 3 hari kerja
  terhitung mulai tanggal ia menerima surat
  keberatan tersebut
• Pejabat yang berwenang menghukum wajib memberikan
  tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh PNS
  yang bersangkutan dalam waktu 3 hari kerja
  terhitung mulai tanggal ia menerima surat
  keberatan tersebut
• Atas pejabat yang berwenang menghukum wajib
  mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan
  oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka 1 bulan
  terhitung mulai tanggal, ia menerima surat
  keberatan
• Atasan pejabat berwenang dapat memperkuat atau
  mengubah hukuman disiplin yang dijatuhkan.
• Terhadap keputusan atasan pejabat yang berwenang
  menghukum, tidak dapat diajukan keberatan.

17

• Berlakunya hukuman disiplin
• Hukuman disiplin bagi jenis hukuman disiplin
  ringan berklaku sejak tanggal disampaikan oleh
  pejabat yang berwenang kepada PNS yang
  bersangkutan.
• Hukuman disiplin bagi jenis hukuman sedang dan
  berat diatur sebagai berikut
• Apabia tidak ada keberatan mulai berlaku pada
  hari ke 15, terhitung mulai tanggal PNS yang
  bersangkutan menerima hukuman disiplin, kecuali
  hukuman disiplin pembebasan dari jabatan.
• Apabila ada keberatan mulai berlaku sejak tanggal
  keputusan atas keberatan tersebut kecuali jenis
  hukuman disiplin pembebasan dari jabatan
• Jenis hukuman disiplin pembebasan dari jabatan
  mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh
  pejabat yang berwenang menghukum.
• Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak
  hadir pada waktu penyampaian hukuman disiplin,
  maka hukuman disiplin itu berlaku pada hari ke 30
  terhitung mulai tanggal yang ditentukan untuk
  penyampaian keputusan hukuman disiplin tersebut.

18

• BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
• PNS yang berpangkat Pembina Golru IV/b kebawah
  yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin
  pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
  sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat
  sebagai PNS dapat mengajukan keberatan kepada
  Badan Pertimbangan Kepegawaian
• Keputusan yang diambil oleh Badan Pertimbangan
  Kepegawaian wajib dilaksanakan oleh semua pihak
  yang bersangkutan

• KETENTUAN LAIN
• PNS yang meninggal dunia atau mencapai BUP pada
  waktu men-jalani hukuman disiplin jenis hukuman
  disiplin penundaan kenaikan gaji berkala paling
  lama 1 tahun, penurunan gaji sebesar 1 kali
  kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun
  dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah
  untuk paling lama 1 tahun, dianggap telah selesai
  menjalankan hukuman disipliln.
• Calon PNS yang dijatuhi hukuman sedang atau berat
  dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat
  menjadi PNS.

19
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 jo.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990

• Hal-hal yang diatur
• PNS yang melakukan perkawinan pertama wajib
  melaporkan kepada pejabat melalui saluran
  hirarkhi selambat-lambatnya 1 tahun setelah
  perkawinan dilangsungkan.
• Ketentuan tersebut juga berlaku kepada PNS yang
  telah menjadi Janda/Duda yang akan melangsungkan
  perkawinan lagi
• PNS yang akan melakukan perceraian wajib
  memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat,
  yang diajukan secara tertulis dengan disertai
  alasan yang lengkap.
• PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang
  wajib memperoleh izin dari pejabat yang
  berwenang.
• PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua,
  ketiga dan keempat.
• PNS dilarang hidup bersama dengan wanita atau
  pria sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan
  yang sah
• Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS
  pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya
  untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya,
  pembagiana tersebut adalah 1/3 untuk PNS Pria 1/3
  untuk bekas istri dan 1/3 utuk anak-anaknya
• Apabila dalam perkawinan tersebut tidak mempunyai
  anak maka istri memperoleh ½ dari gajinya.
• Istri tidak diberikan gaji apabila alasan
  perceraian dikarenakan, istri berzina, melakukan
  kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir
  maupun batin terhadap suami menjadi pemabuk atau
  penjudi berat, atau selama 2 tahun berturut-turut
  meninggalkan suami tanpa izin, dan alasan yang
  sah.

20
Sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Th 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1990

• 1, PNS yang melanggar salah satu atau lebih
  kewajiban, sepertihalnya
• PNS lebih dari 1 tahun tidak memberitahukan
  secara tertulis mengenai perkawinan pertama,
• PNS yang telah menjadi duda/janda telah lebih
  dari 1 tahun tidak memberitahukan secara tertulis
  perkawinannya lagi
• PNS yang melakukan perceraian tanpa izin terlebih
  dahulu dari pejabat yang berwenang
• PNS yang tidak mendapat izin terlebih dahulu,dari
  pejabat yang berwenang untuk beristri lebih dari
  satu(a,b,c,d) dijatuhi salah satu hukuman
  disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah
  Nomor 30 Tahun 1980
• PNS wanita yang menjadi istri kedua, ketiga dan
  keempat dijautuhi hukuman disiplin pemberhentian
  tidak dengan hormat sebagai PNS.
• Atasan atau pejabat yang melanggar ketentuan yang
  diatur didalam Peraturan Penerintah Nomor 10
  tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45
  Tahun 1990 dijatuhi salah satu jenis hukuman
  berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30
  Tahun 1980
• PNS yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian
  gaji, dijatuhi salah satu jenis hukuman berat
  berdasarkan Peraturan Pemerintah 30 tahun 1980
• Tatacara penjatuhan hukuman disiplin dilaksanakan
  sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun
  1980

21
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG
PEMBERHENTIAN PNS

• Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan
  disiplin PNS
• PNS dapat diberhentiakan tidak dengan hormat
  dikarenakan
• Melanggar sumpah/janji PNS, sumpah/Janji jabatan
  atau peraturan disiplin (pasal 8)
• Dihukum penjara berdasar keputusan pengadilan
  yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,
  karena dengan sengaja melakukan tindakan pidana
  kejahatan yang diancam dengan pidana penjara
  setinggi-tingginya 4 tahun, atau diancam dengan
  pidana yang lebih berat (pasal 8)
• PNS yang dipidana penjara atau kurungan
  berdasarkan keputusan penga-dilan yang ,mempunyai
  kekuatan hukum yang tetap karena melakukan
  tindakan pidana jabatan atau tindak pidana yang
  ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana diatur
  dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum
  Pidana (pasal9)
• Melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan
  mengubah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
  atau terlibat dalam gerakan atau kegiatan yang
  menetang Negara dan atau Pemerintah
• PNS yang dalam waktu 6 bulan terus menerus
  meninggalkan tugasnya secara tidak sah (pasal 12,
  ayat 3)
• PNS yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah
  dalam waktu 2 bulan terus menerus, dihentikan
  pembayaran gajinya mulai bulan ketiga

22
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1966 TENTANG
PEMBERHENTIAN/PEMBERHENTIAN SEMENTARA PNS

• Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan
  disiplin PNS adalah
• Untuk kepentingan peradilan PNS yang didakwa
  telah melakukan kejahatan/ pelanggaran jabatan
  oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara,
  maka mulai saat penahanannya harus dikenakan
  pemberhentian sementara (pasal 2 ayat 1).
• Ketentuan tersebut juga diberlakukan bagi PNS
  yang dikenakan tahanan sementara karena didakwa
  telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana
  yang tidak menyangkut jabatannya, namun berakibat
  hilangnya penghargaan, martabat dan wibawa
  pegawai tersebut (pasal 2 ayat 2)
• PNS harus diberhentikan jika terbutkti melakukan
  penyelewengan terhadap idiologi dan haluan negara
  serta merugikan kepentingan dan keselamatan
  bangsa dan negara (pasal 3)

23

• Sanksi terhadap pelanggaran
• PNS yang diberhentikan sementara dan terdapat
  petujuk yang cukup meyakinkan bahwa ia telah
  melakukan pelanggaran yang didakwakan atas
  dirinya, maka mulai bulan berikutnya ia
  diberhentikan dan diberikan bagian gaji sebesar
  50 dari gaji yang diterimanya terakhir (pasal 4
  ayat 1 huruf a).
• PNS yang diberhentikan sementara dan belum
  terdapat petujuk yang cukup meyakinkan bahwa ia
  telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas
  dirinya, maka mulai bulan berikutnya ia
  diberhentikan dan diberikan bagian gaji sebesar
  75 dari gaji yang diterimanya terakhir (pasal 4
  ayat 1 huruf b).
• PNS yang dikenakan pemberhentian sementara karena
  didakwa telah melakukan suatu hukum pidana yang
  tidak menyangkut pada jabatannya, namun
  berakibat hilangnya penghargaan, martabat dan
  wibawa pegawai tersebut, maka mulai bulan
  berikutnya ia diberhentikan dan diberikan bagian
  gaji sebesar 75 dari gaji yang diterimanya
  terakhir (pasal 4 ayat 2)
• PNS yang menerima bagian gaji diatas, mendapat
  tunjangan keluar-ga, tujangan kemahalan umum dan
  lain-lain kecuali tunjangan jabatan dan fasilitas
  yang ada hubungannya dengan jabatannya (pasal 5)-

24

• Lain-lain
• Untuk menghindarkan kerugian keuangan negara,
  maka perkara yang menyebabkan PNS dikenakan
  pemberhentian sementara harus diperiksa dalam
  waktu yang secepatnya dan segera diambil
  keputusan yang tepat terhadap diri pegawai
  tersebut
• Jika menurut pemeriksaan pihak yang berwajib
  ternyata PNS tersebut tidak bersalah, maka
  pegawai tersebut harus segera diangkat dan
  dipekerjakan kembali dan PNS tersebut berhak
  mendapat gaji penuh serta penghasilan yang
  lainnya.
• Jika PNS tersebut bersalah maka harus diambil
  tindakan pemberhentian sedangkan bagian gaji
  berikut tunjangan yang telah dibayarkan tidak
  dipungut kembali.
• Pemberhentian seorang PNS ditetapkan mulai akhir
  bulan keputusan pengadilan atas perkaranya
  mendapat kekuatan hukum yang pasti.

25
LARANGAN PNS MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIKPP
No. 37 Tahun 2004

• Larangan dan Kewajiban
• PNS yang menjadi anggota dan/ atau pengurus
  partai politik (parpol) diberhentikan sebagai PNS
• PNS dilarang menjadi anggota dan/ atau pengurus
  parpol
• PNS yang akan menjadi anggota dan/ atau pengurus
  parpol wajib mengundurkan diri sebagai PNS
• PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud
  di atas diberhentikan dengan hormat sebagai PNS,
  tmt akhir bulan pengajuan pengunduran diri

26

• Pemberhentian PNS yang mengajukan pengunduran
  diri ditangguhkan bila
• Masih dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang
  karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS
  yang dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa
  pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
• Sedang mengajukan upaya banding administratif
  kepada BAPEK karena dijatuhi hukuman disiplin
  berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas
  permintaan sendiri atau pemberhentian tidak
  dengan hormat sebagai PNS
• Mempunyai tanggung jawab kedinasan yang dalam
  waktu singkat tidak dapat dialihkan kepada PNS
  lainnya
• Penangguhan tersebut dilakukan sampai dengan
  adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum
  yang tetap.
• Penangguhan tersebut dilakukan untuk paling lama
  6 (enam) bulan.

27

• Pengunduran diri PNS diajukan secara tertulis
  kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan
  tembusannya disampaikan kepada
• Atasan langsung PNS yang bersangkutan
  serendah-rendahnya Eselon IV
• Pejabat yang bertanggung jawab di bidang
  kepegawaian
• Pejabat yang bertanggung jawab di bidang keuangan
• Atasan langsung wajib menyampaikan pertimbangan
  kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
  selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja
  setelah diterimanya tembusan pengunduran diri
• Pejabat Pembina Kepegawaian wajib mengambil
  keputusan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari
  kerja sejak diterimanya pertimbangan dari atasan
  langsung PNS ybs.

28

• Apabila sampai dengan 10 hari kerja sejak atasan
  langsung menerima surat pengunduran diri tidak
  memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina
  Kepegawaian, maka selambat-lambatnya 20 hari
  kerja sejak diterimanya surat pengunduran diri,
  keputusan pemberhentian dapat ditetapkan tanpa
  pertimbangan atasan langsung PNS ybs.
• Apabila sampai tenggang waktu sebagaimana
  dimaksud di atas Pejabat Pembina Kepegawaian
  tidak mengambil keputusan, maka usul pengunduran
  diri Pegawai Negeri Sipil tsb dianggap
  dikabulkan.
• Pejabat Pembina Kepegawaian sudah harus
  menetapkan keputusan pemberhentian PNS ybs
  selambat-lambatnya 30 hari sejak dikabulkan.

29

• Dalam hal PNS yang mengundurkan diri
  ditangguhkan, maka Pejabat Pembina Kepe-gawaian
  memberikan alasan tertulis.
• Pejabat Pembina Kepegawaian dapat men-delegasikan
  wewenangnya atau memberi kuasa kepada pejabat
  lain di lingkungannya serendah-rendahnya pejabat
  struktural eselon II untuk menangguhkan
  pemberhentian PNS
• Keputusan Pemberhentian atau penangguhan
  pemberhentian PNS, disampaikan kepada PNS ybs dan
  pejabat lain yang berkaitan

30

• PNS yang menjadi anggota dan/ atau pengurus
  parpol tanpa mengundurkan diri sbg PNS ,
  diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS
  terhitung mulai akhir bulan ybs menjadi anggota
  dan/ atau pengurus parpol.
• PNS yang mengundurkan diri dan ditangguhkan
  pemberhentiannya, tetapi tetap menjadi anggota
  dan/ atau pengurus parpol, diberhentikan tidak
  dengan hormat sebagai PNS mulai akhir bulan ybs
  menjadi anggota dan/ atau pengurus parpol.

31

• Ketentuan dalam PP ini berlaku juga bagi PNS yang
  akan menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan
  Daerah.
• PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak
  dengan hormat berdasar PP ini, diberikan
  hak-haknya sesuai ketentuan peraturan
  perundang-un-dangan yang berlaku.

32
NETRALITAS P N S DALAM PILKADA

• PNS yang menjadi Calon Kepala atau Wakil Kepala
  Daerah (SE MENPAN 08A/2005).
• Wajib membuat Surat Pernyataan mengun-durkan diri
  dari jabatan negeri
• Dilarang menggunakan anggaran Pemerintah/ dan/
  atau Pemerintah Daerah
• Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait
  dengan jabatannya
• Dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil lainnya
  untuk memberikan dukungan dalam kampanye

33

• Bagi PNS yang bukan calon Kepala Daerah atau
  Wakil Kepala Daerah
• Dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk
  mendukung calon Kepala atau Wakil Daerah
• Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait
  dengan jabatannya dalam kegiatan kampanye
• Dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang
  menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan
  calon selama masa kampanye
• Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi anggota
  Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia
  Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Pennyelenggara
  Pemungut-an Suara (KPPS) dan Pengawasan Pemilihan
  dengan ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau
  atasan langsung.
• Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas
  dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin PNS
  sebagaimana diatur dalam PP 30/l980.

34
SANKSI ATAS PELANGGARAN

• Hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan
  pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama
  1 (satu) tahun bagi
• PNS yang melibatkan PNS lainnya untuk memberikan
  dukungan dalam kampanye
• PNS yang duduk sebagai panitia Penga-wasan
  Pemilihan tanpa ijin dari Pejabat Pembina
  Kepegawaian atau atasan langsung

35

• Hukuman disiplin tingkat berat Pemberhentian
  dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
  sebagai P N S bagi
• PNS yang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk
  mendukung Kepala/Wakil Kepala Daerah
• PNS yang menggunakan fasilitas yang terkait
  dengan jabatannya dalam kegiatan kampanye
• PNS yang menjadi anggota PPK, PPS, KPPS tanpa
  ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Atasan
  Langsung

36

• Hukuman disiplin Tingkat Berat Pemberhen-tian
  tidak dengan hormat sebagai PNS bagi
• PNS yang menggunakan Anggaran Pemerintah
  /Peme-rintah Daerah dalam proses pemilihan
  Kepala/Wakil Kepala Daerah
• PNS yang menggunakan fasilitas terkait dengan
  jaba-tannya dalam proses pemilihan Kepala/Wakil
  Kepala Daerah
• PNS yang membuat keputusan dan atau tindakan yang
  menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan
  calon selama masa kampanye
• Penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat ybw.
  menghukum, dilakukan atas dasar BAP oleh
  pemeriksa sesuai prosedur yang berlaku.

37

• PENUTUP
• Dalam upaya penegakan disiplin pada dasarnya
  telah diatur dalam berbagai peraturan
  perundangan, namun dalam implementasinya
  sangatlah tergantung pada kesadaran, motivasi
  yang ada pada diri PNS itu sendiri, serta
  keberanian pejabat atasan untuk menegakkan aturan
  yang ada tersebut.
• Keseimbangan pemberian reward bagi pegawai yang
  berprestasi dan punishment atau sanksi yang tegas
  bagi pegawai yang melanggar peraturan adalah
  syarat mutlak yang sangat dibutuhkan bagi upaya
  penegakan disiplin PNS.
• Contoh dan keteladanan dari pimpinan merupakan
  faktor utama yang sangat menentukan bagi
  keberhasilan dan tercapainya upaya penegakan
  disiplin PNS dilingkungan unit kerja
  masing-masing.
• Kesejahteraan PNS merupakan motivasi pendorong
  yang sangat signifikan dalam upaya penegakan dan
  pelaksanaan dispiln PNS,
• Disiplin yang tumbuh dari kesadaran hati
  masing-masing diri PNS jauh lebih baik dari pada
  disiplin yang dipaksakan atau karena terpaksa.

38
SAMPAI JUMPA