Peraturan Import Negara Jerman

1
Peraturan Import Negara Jerman

• By
• Guido Mayer
• 
  attorney-at-law
• bar
  certified specialist for
• 
  commercial and company law
• 
  business mediator
• Partner at
• 
  Dumslaff Partner Lawyers
• Loehrstr.
  87b
• 56068 Koblenz
• Germany
• Phone [phone]
• Fax [phone]

2
Peraturan Import Negara EU

• Cukai
• Pengiriman barang antara negara - negara EU bukan
  merupakan aktivitas import !
• Import berlaku bila pengiriman barang berasal
  dari negara - negara Non - EU memasuki wilayah
  negara EU (European Union).

3
Europe
E R O P A
4
Peraturan Import Negara Non EU (Indonesia)
1 EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
(European Economic Community) 2 ZollverwG
Zollverwaltungsgesetz (Administrative Law for
Customs ) 3 AWR Außenwirtschaftsgesetz (German
Foreign Trade and Payments Law)
5
Proses Cukai

• Ada beberapa macam proses cukai. Cara yang
  paling efektif dalam mengirimkan barang dari
  negara Non-EU ke negara EU menggunakan Bond
  Warehouse (kawasan berikat). Bila barang akan
  diproses lebih lanjut maka cara ini kurang
  efektif.
• Kawasan Berikat
• Cukai tidak perlu dibayar saat pemasukan barang
  ke kawasan berikat, namun ketika pengeluaran
  barang dari kawasan tersebut.
• Secara ekonomi menguntungkan, bila tujuan
  pengiriman ke negara EU belum dipastikan.

6
Kawasan Berikat
Gudang Penyimpanan dan Servis Distribusi
Pengiriman Tepat Waktu
Penjualan Pengiriman Barang
Cukai Lokasi Servis Perijinan
Bonded Warehouse
Rekening Pembayaran Servis Pengumpulan
Prosedur Import
Pengepakan Pengepakan Ulang
Analisa Market
7
EU Tariff of Duties
Online Database Tarif Cukai
Website http//ec.europa.eu/taxation_ customs/ind
ex_en.htm
Tarif Cukai dan Pajak dibayar oleh importir !
8
EZT (Electronic Tariff of Duties)
Pembatasan Import

• Sejak tanggal 1 Jan 2006, cukai yang berlaku di
  Jerman adalah biaya cukai ditambah pajak nasional
  (pajak penjualan barang import dan pajak
  pertambahan nilai) dapat dilihat dari Internet
  EZT online (EZT Elektronik Tarif Cukai)
  http//www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/a0_zoelle/c
  0_zollanmeldung/d10_atlas/e1_ezt_online/index.html

9
Required Documents (for normal case)

• 1. Biaya Pemasukan Barang pendaftaran via
  Internet https//www.einfuhr.internetzollanmeldun
  g.de/iza/content.do
• 2. Faktur Pembayaran, dilengkapi
• Nama,
• Alamat,
• Jumlah Barang,
• Keterangan barang,
• Harga barang,
• Jangka waktu pembayaran dan pengiriman barang,
• Negara asal dan tujuan
• 3. Pernyataan Nilai Barang
• Hal diperlukan bila nilai barang lebih dari
  10,000 (Rp 120 juta.)

10
Konsep Kontrak

• Karena Indonesia tidak menyetujui Konvensi
  Kontrak dalam hal Internasional Penjualan Barang
  (tertera dalam PBB - Penjualan Barang).
• Oleh karena itu sangat diperlukan proses
  pemilihan hukum dan lokasi pengadilan.

11
Lokasi Pengadilan

• Penggunaan hukum Indonesia sangat sulit
  diterapkan di negara Jerman. Oleh karena itu
  sangat disarankan untuk mengatur lokasi
  pengadilan di Jerman, dimana pembeli berada di
  negara tersebut.

12
Pemilihan Hukum

• Ada 3 cara secara praktek dapat digunakan untuk
  menyusun rancangan hukum

13
1. Hukum International
PBB - Penjualan Barang / Incoterms

• Keuntungan
• Peraturan internasional diterima oleh pemerintah,
  sah menurut hukum, dapat diterapkan di seluruh
  dunia.
• Peraturan yang adil dan seimbang

• Kerugian
• Sulit dikembangkan untuk tujuan - tujuan tertentu
  lainnya
• Secara detil, sulit diterapkan untuk kepentingan
  tertentu

14
2. Hukum Jerman

• Keuntungan
• Lokasi pengadilan dilakukan di negara Jerman
  sangat disarankan bila menerapkan hukum Jerman.
  Penggunaan peraturan asing membutuhkan pendapat
  para ahli dan berbiaya mahal.
• Pembeli dari Jerman terbiasa menggunakan hukum
  Jerman untuk menghindari perselisihan kaitannya
  dengan kontrak dan interpretasi.
• Kontrak dapat disederhanakan sesuai dengan
  kebutuhannya.
• Kerugian
• Membutuhkan konsultan hukum dari Jerman.
• Anda tidak familiar dengan hukum Jerman (hingga
  hari ini !)
• Pembeli dari negara eropa lain, yang tidak
  mengenal hukum Jerman dapat saja menolak hukum
  Jerman.

15
Pajak Penjualan Import Negara Jerman

• Pajak Impor Penjualan sesuai dengan Hukum Jerman
  Einfuhrumsatzsteuer paragraf 1 sub-paragraf 1
  nomer 4 (UStG) hubungannya dengan impor barang
  dari negara Non EU hal ini termasuk jenis khusus
  dari VAT
• Bukti pembayaran pajak penjualan import harus
  ditunjukan di kantor cukai.
• Debitur adalah pembeli.
• Pajak penjualan sebesar 19 dari harga barang.
• Pada kasus normal, pajak penjualan barang import
  adalah VAT (Value Added Tax)
• Pembeli dapat mengurangi pajak penjualan, yang
  harus dibayar.

Sehingga pembeli tidak terbebani oleh pajak
penjualan import !
16
Pajak Impor Penjualan dari berbagai negara EU
17
Konsep Kerjasama antara Pengusaha Indonesia dan
Jerman di Negara Jerman

• Daripada menjual barang kepada importir Jerman,
  lebih baik bekerjasama dengan perusahaan Jerman,
  dimana sahamnya dibagi antara pengusaha Indonesia
  dan Jerman.

18
Konsep Kerjasama

• Keuntungan
• Pengusaha Indonesia tidak perlu mencari customer
  Jerman.
• Harga dapat dinegosiasi secara adil.
• Pengusaha Indonesia tidak memerlukan perantara
• Tidak ada resiko penunggakan pembayaran
• Keseluruhan resiko ditanggung bersama oleh
  pemegang saham.
• Kerugian
• Pengusaha Indonesia harus sepakat dengan
  perusahaan Jerman.

19
Contoh Kerjasama
Sharing
Jual
Jual
sell
Jual
shared
Sharing
Sharing
Pembeli dari Eropa
Buyers in Europe
20
Contoh Kontrak (Hukum Jerman)