Memulai agenda reformasi PBK di Indonesia

1
Memulai agenda reformasi PBK di Indonesia
gambaran praktis mengenai langkah-langkah yang
harus dilakukan dalam menyusun kerangka kerja
Disajikan oleh Pat McMahon Penasehat Anggaran,
Departemen Keuangan dan Deregulasi Australia
2
Tujuan dari sesi ini

• Melihat bebarapa contoh praktis mengenai
  bagaimana PBK dapat diaplikasikan disini pada
  tahap implementasi. Ini hanya untuk tahap
  penyusunan.
• Siang ini, setelah melihat KPJM, kita harus mulai
  menyusun rencana,dan kepraktisan, terkait
  perpindahan ke PBK yang lebih matang

3
5 fase dalam membangun kerangka penganggaran
kinerja

• Tahap Penyusunan dari pendefinisian
• Hasil program
• Pemilihan indikator/penentuan target
  standar/benchmarks
• Pelatihan manajemen keuangan
• Memperkenalkan fleksibilitas operasional
• Memperkenalkan evaluasi dan pengawasan
• Meninjau dan memperbaiki kerangka

4
Fase 1 Enam langkah dalam menyusun sistem
pengawasan kinerja

• Ada enam langkah dasar untuk menyusun sistem
  pengawasan kinerja
• Mendefinisikan hasil dan program untuk pengukuran
• Memilih indikator
• Menentukan target, standar/benchmarks dan titik
  acuan
• Pengumpulan data
• Analisis pengukuran
• Pelaporan

5
Langkah A. Mendefinisikan hasil, program dan
kegiatan Contoh dari Ditjen Anggaran

• Hasil Struktur Program
• Tujuan pemerintah butuh untuk didefinisikan
  sesuai dengan sarana (program/keluaran)
  dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut
• Menjelaskan siapa yang akan bertanggung jawab
  atas kinerja
• Penyelarasan tanggung jawab program dengan
  pejabat yang bertanggung jawab sesuai struktur
  organisasi
• Distribusi pengeluaran
• Semua belanja harus didistribusikan kepada
  kegiatan program menyusun program tersebut

6
Langkah A. Hasil, Program, Kegiatan dan Tanggung
Jawab Sebuah Contoh
Manajement and Direction
Program Budget Management and Reform
1. Review of line ministry budgets
3. Establish and monitor non-tax policy and
collection
2. Develop and implement budget system reform
4. Prepare annual budget summaries
Program Activities
Outcome/Objective To manage the state budget
process to assure that the governments goals and
priorities are translated into annual budgets
7
Contoh dari Australian dan beberapa persamaan
8
Distribusion dari seluruh pengeluaran ke program
9
Langkah B. Memilih indikator kinerja

• Ingat indikator kinerja menunjukkan bahwa
  persyaratan pemerintah terpenuhi. Ada dua jenis
  indikator
• Indikator Efektivitas
• Indikator efektivitas menunjukkan seberapa
  efektif keluaran mencapai hasil.
• Indikator Efisiensi
• Indikators dari kuantitas, kualitas dan biaya
  yang menunjukkan efisiensi dari kinerja
  departement dalam menyediakan keluarannya.

10
Langkah B. Contoh Australia untuk indikator
kinerja dari Keluaran Anggaran
11
Dalam memilih kelompok indikator keluaran dan
target, instansi harus ingin menjawab ya kepada
seluruh pertanyaan berikut ini

• Apakah mungkin untuk menunjukkan hubungan antara
  indikator dan hasil yang diinginkan pemerintah?
• Apakah indikator dapat dengan mudah dimengerti
  oleh pengguna non-teknis?
• Apakah indikator dan target
• a Spesifik jelas, ringkas dan tepat
• b Dapat diukur terkuantifikasi
• c Dapat dicapai praktis/berguna dan beralasan
• d Relevan kepada pengguna (termasuk Pemerintah,
  Parlemen/DPR, pengguna, orang-orang yang
  membutuhkan) dan
• e Terikat waktu berhubungan dengan periode
  waktu atau batas waktu?

12
Dalam memilih indikator kelompok keluaran dan
target, instansi harus menjawab yauntuk semua
pertanyaan di bawah ini (lanjutan)

• 4. Apakah indikator menyediakan representasi
  yang mencukupi dan seimbang atas tindakan yang
  diambil, dan barang dan jasa yang disediakan oleh
  program/aktivitas/jasa?
• Apakah indikator menangkap secara memadai
  hubungan yang diinginkan antara program/jasa
  Pemerintah dan hasil (atau, jika tidak, adakah
  sarana pengawasan dan evaluasi yang kuat atas
  kontribusi program/jasa Pemerintah terhadap
  hasil)?
• Akankah hasil pengukuran program/jasa tersedia
  untuk evaluasi dan pelaporan dalam bentuk yang
  sesuai ketika dibutuhkan pada tingkat biaya yang
  beralasan?
• Apakah ada mekanisme untuk review dan revisi
  pengukuran program/jasa agar tetap sesuai dan
  memadai untuk kebutuhan instansi dan Pemerintah

13
Langkah B. Indikator Kinerja ditentukan untuk
Pengelolaan Anggaran Kegiatan Reformasi
Hasil/Tujuan Untuk mengelola proses penganggaran
pemerintah untuk menjamin bahwa tujuan dan
prioritas pemerintah telah diubah ke dalam
anggaran tahunan

• Kegiatan 1. Meninjau anggaran Kementerian/Lembaga
• 1. Parlemen menerima anggaran Kementerian/Lembaga
  dengan hanya perubahan kecil
• Kegiatan 2. Mengembangkan dan Melaksanakan
  reformasi sistem penganggaran
• 1. Penerapan PBK (jumlah kementerian/lembaga) /
  2. Penerapan KPJM (jumlah kementerian/lembaga) /
  3. Panduan PBK dan KPJM yang dikeluarkan dan
  pelatihan yang disediakan untuk
  Kementerian/Lembaga
• Kegiatan 3. Menyusun dan mengawasi kebijakan
  penerimaan pendapatan bukan-pajak
• 1. Penerimaan bukan pajak aktual sebagai dari
  proyeksi
• Kegiatan 4. Menyiapkan ringkasan anggaran
  tahuanan
• 1. I accounts yang berkualitas dihasilkan
  secara berkala

14
Langkah B. Indikator Kinerja untuk kegiatan
Ditjen Perbendaharaan tiap indikator memiliki
tujuan berbeda akuntabilitas, analisis and
membuat keputusan

• Kegiatan 1. Pelaksanaan Anggaran
• 1. Jumlah pencairan dana tahunan yang dilakukan/
  2.Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran tahunan
  yang diproses
• Kegiatan 2. Pengelolaan keuangan Badan Layanan
  Umum
• 1. Jumlah badan layanan umum yang dikelola
• Kegiatan 3. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
• 1. Jumlah laporan akuntansi keuangan tahunan yang
  dihasilkan

15
Langkah C. Mentuakan target, standar/benchmark
titik acuan Contoh dari Bea Cukai Australia
Output 2 Trade facilitation and revenue
collection
16
Langkah C. Menentukan target, standar/benchmark
titik acuan Bea Cukai Indonesia
Hasil/tujuan Untuk melaksanakan hukum dan
peraturan negara pada bidang impor dan eksport
dan mengumpulkan pajak

• Kegiatan 1. Pengembangan prosedur teknis bea dan
  cukai
• 1. Jumlah prosedur teknis yang direvisi dan
  dikeluarkan/Jumlah prosedur teknis yang
  dikeluarkan
• Kegiatan 2. Manajemen dan operasi fasilitas bea
  dan cukai
• 1. Jumlah fasilitas yang dipelihara dan
  dioperasikan secara individual/Jumlah meter
  persegi fasilitas yang dipelihara dan
  dioperasikan/Biaya per meter persegi untuk
  pemeliharaan dan operasional
• Kegiatan 3. Penghapusan kebijakan dan prosedur
• 1. Jumlah prosedur baru atau revisi yang
  dikeluarkan

17
Langkah C. Spesifikasi target, standar/benchmark
titik acuan Bea Cukai Indonesia (lanjutan)

• Kegiatan 4. Penegakan dan investigasi
• 1. Jumlah pemeriksaan yang dilakukan / 2. Jumlah
  pemeriksaan yang diselesaikan/ 3. Biaya
  rata-rata untuk pemeriksaan yang diselesaikan
• Kegiatan 5. Pelaksanaan audit
• 1. Jumlah audit yang dilakukan/ 2. Jumlah audit
  yang diselesaikan/ 3. Biaya rata-rata untuk audit
  yang diselesaikan /4. Jumlah rata-rata audit yang
  diselesaikan per auditor
• Kegiatan 6. Koordinasi dengan badan internasional
• 1. Jumlah perjanjian yang terselesaikan
• Kegiatan 7. Pernyiapan dan penghapusan peraturan
  bea cukai
• 1. Jumlah peraturan baru dan revisi yang
  dikeluarkan

18
Langkah F. Pelaporan

• Pelaporan internal untuk Manajemen Instansi
• Peraturan untuk manajemen idealnya dikeluarkan
  oleh dikeluarkan oleh Pimpinan Eksekutif Instansi
• Pelaporan eksternal untuk Parlemen/DPR
• Peraturan untuk pemerintah idealnya dikeluarkan
  oleh Menteri Keuangan

19
Lebih lanjut siang ini Perencanaan pengenalan
fleksibilitas biaya operasional dan kesepakatan
mengenai akuntabilitas yang telah direvisi

• Pendefinisian hasil, program, dan indikator
  kinerja hanyalah awalnya
• Kinerja akan terbatas kecuali ada perencanaan
  yang tepat atas fleksibilitas biaya operasional.
  Awal dari segala reformasi di bidang ini harus
  termasuk
• Pelatihan
• Pendefinisian running costs (dimana fleksibilitas
  operasional diperkenalkan) dan non running costs
  (berhubungan dengan pengeluaran dimana Pemerintah
  memiliki kendali penuh dan fleksibilitas
  operasional tidak dapat diaplikasikan)
• Pengelompokan biaya di dalam running cost dimana
  fleksibilitas dapat diberikan dan perencanaan
  tahapan dari tingkat fleksibilitas yang diberikan
• Merencanakan mekanisme audit, review dan evaluasi
  yang akan digunakan