DR. M. KHAERUDDIN, MA

1
FIQH MUAMALAH

• BY
• DR. M. KHAERUDDIN, MA

2
I. MUAMALAH

• 1. Pengertian
• Kata muamalah berasal dari bahasa Arab (????????)
  yang secara etimologi sama dan semakna dengan
  al-mufaalah (saling berbuat), yang menggambarkan
  aktivitas yang dilakakuakan oleh seseorang dengan
  seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi
  kebutuhan masing-masing.
• Secara terminologi, penegertian muamalah dapat
  dibagi menjadi dua
• a. Muamalah dalam arti luas Muhammad Yusuf Musa
  meberikan pengertian bahwa mualamah adalah
  peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati
  dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga
  kepentingan manusia. Dari pengertian di atas
  dapat diketahui bahwa muamalah adalah
  aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur
  manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi
  dalam pergaulan sosial.
• b. Muamalah dalam arti sempit
• 1) Menurut Hudlari Beck Muamalah adalah Semua
  akad yang membolehkan manusia saling menukar
  manfaat di antara mereka.

3

• 2) Menurut Rashid Ridha adalah tukar menukar
  barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan
  cara-cara yang telah ditentukan.
• Jadi Muamalah dalam arti sempit adalah
  aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang
  mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam
  kaitannya dengan cara memperoleh dan
  mengembangkan harta benda.
• Dari difenisi di atas baik muamalah dalam arti
  luas atau muamalah dalam arti sempit adalah
  sama-sama mengatur hubungan manusia dengan sesama
  manusia. Namun tindakan hukum dalam muamalah
  adalah tindakan orang-orang yang sudah dianggap
  mukallaf dan menyangkut persoalan-persoalan yang
  berhubungan dengan kebutuhan keduniaan, tapi
  tidak berarti bahwa muamalah terlepas sama sekali
  dengan masalah-masalah ketuhanan, karena semua
  kativitas manusia di dunia ini harus senantiasa
  dalam rangka pengabdian kepada Allah (Lihat QS.
  Adz-Dzariyat 56 Dan aku tidak menciptakan Jin
  dan Manusia melainkan supaya mereka mengabdi
  kepada-Ku).

4

• Dengan dasar itu, salah satu ulama Hanafiah Ibnu
  Abidin membagi muamalah menjadi lima bagian
• Al-muawadah al-maliyah (Pertukaran harta benda)
• Amanah atau akad yang bersifat amanah (al-wadiah
  dan al-ariyah)
• Munakahat/az-zawaj (Hukum Perkawinan)
• Al-Mukhashamat (Hukum Acara, tuntutan dan
  pengadilan)
• At-Tarikah (Hukum Kewarisan)

5

• Karena muamalah merupakan aktivitas manusia yang
  berkaitan dengan tindakan hukum dalam
  persoalan-persoalan keduniaan, maka sangat
  diperlukan untuk mengetahui beberapa persoalan
  yang berkaitan dengan pemikiran muamalah yang
  berkaitan langsung dengan pemikiran ekonomi
  Islam yang merupakan prasyarat dasar yang mesti
  diidentifikasi dan dipenuhi sebelum memasuki
  tahapan impelemntasi penegmbangan maumalah atau
  ekonomi Islam. Prasyarat tersebut antara lain
• 2. Fondasi Muamalah
• Fondasi dalam muamalah (ekonomi Islam) mencakup
  tiga hal
• a. Aqidah (fondasi utama) yaitu suatu ideologi
  samawi yang membentuk paradigma dasar bahwa alam
  semesta ini adalah ciptaan Allah yang dititipkan
  kepada seluruh umat manusia sebagai sarana hidup
  untuk mencapai kesejahteraan secara material dan
  spiritual. Dengan fondasi ini berarti, setiap
  aktifitas manusia memiliki nilai akuntabilitas
  ilahiah yang menenpatkan perangkat syariah
  sebagai parameter kesesuaian antara aktifitas dan
  syariah. Fondasi utama ini (aqidah) menjadi dasar
  atas fondasi pendukung lainnya seperti syariah
  dan akhlak.

6

• b. Syariah dan akhlak (fondasi pendukung
  pertama) Syariah merupakakan ketentuan hukum
  Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang
  berisi perintah dan larangan, baik menyangkut
  hubungan interaksi vertikal (manusia-Tuhan) atau
  interkasi horisontal sesama makhluk. Jadi prinsip
  syariah dalam muamalah merupakan sumber ketentuan
  yang mengatur pola hubungan bagi semua pelaku dan
  stakeholder muamalah (ekonomi Islam). Akhlak
  merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai
  moral dalam interaksi sesama manusia, manusia
  dengan lingkungannya dan manusia dengan pencipta
  alam semesta, agar hubungan tersebut menjadi
  harmonis dan sinergi.
• c. Ukhuwah (fondasi pendukung kedua) Prinsip
  persaudaraan (ukhuwah) sangat diperlukan dalam
  menata interaksi sosial yang diarahkan pada
  harmonisasi kepentingan individu dengan tujuan
  kemanfaatan secara umum dengan semangat tolong
  menolong. Ukhuwah tersebut dapat diwujudkan
  melalui proses taaruf (saling mengenal) tafahum
  (saling memahami) taawun (saling menolong)
  takaful (saling menjamin) dan tahaluf (saling
  beraliansi). Fondasi ini dilandasi dengan prinsip
  kesetaraan kesejajaran salaing percaya dan
  saling membutuhkan.

7

• 3. Pilar Muamalah kontemporer.
• Merupakan asas atau prinsip tindakan sebagai
  penjabaran dari nilai-nilai dasar pada
  pelaksanaan mumalah yang telah diidentifikasi,
  yaitu
• a. Keadilan (adalah) adalah menempatkan
  sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan
  sesuatu pada yang berhak, serta memperlakukan
  sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan
  dalam muamalah berupa aturan yang melarang adanya
  unsur sbb
• 1) Riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan
  jenisnya, baik riba nasiah, maupun fadlh)
• 2) Zhalim (unsur kezaliman yang merugikan diri
  sendiri, orang lain maupun lingkungan)
• 3) Maysir (unsur judi dan sikap untung-untungan)
• 4) Gharar (unsur ketidakjelasan)
• 5) Jihala (unsur ketidaktahuan) dan
• 6) Haram (unsur haram baik dalam barang maupun
  jasa serta aktivitas operasional).

8

• b. Kemaslahatan (mashlahah) Kemaslahatan dalam
  Islam adalah segala sesuatu yang dapat membawa
  kemanfaatan dan menolak kemudaratan yang
  berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material
  dan spiritual serta individual dan kolektif.
  Pilar ini dapat diukur dari dua unsur yaitu
  adanya kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat
  serta membawa kebaikan (thayib) bagi semua aspek
  secara integral yang tidak menimbulkan mudlarat
  dan merugikan pada salah satu aspek. Secara luas
  pilar ini dapat diukur dari maqashid syariyah
  yang mengandung unsur perlindungan kepada lima
  hal pokok dalam kehidupan manusia (dien, nafs,
  maal, aql dan nasl).
• c. Keseimbangan (tawazun) Keseimbangan dalam
  muamalah merupakan pilar yang meliputi berbagai
  segi, antara lain pembangunan material dan
  spiritual pengembangan sektor keuangan dan
  sektor riil risk dan return bisnis dan sosial
  dan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

9

• 4. Tujuan Muamalah
• Sasaran akhir yang akan dicapai dalam muamalah
  adalah falah. Falah adalah kesuksesan hakiki
  berupa pencapaian kebahagian dalam segi material
  dan spiritual serta tercapainya kesejahteraan di
  dunia dan akhirat. Kesuksesan dalam aspek
  material tidaklah bermakna apabila mengakibatkan
  kerusakan dalam aspek kemanusiaan lainnya seperti
  persaudaraan dan moralitas.
• Muamalah dalam Islam dilandasi pemikiran bahwa
  setiap kegiatan dan aktivitas manusia memiliki
  dimensi ibadah yang dapat diimplementasikan
  pada setiap level kegiatan. Dengan aqidah yang
  benar akan dapat menghasilkan perbuatan baik yang
  mencerminkan suatu akhlak mulia.
• Dalam rangka penyelarasan kegiatan yang berbeda,
  perlu ada sistem yang dilengkapi dengan hukum
  syariah yang dilaksanakan selaras dengan hukum
  positif yang berlaku dalam suatu sistem
  kemasyarakatn.
• Implementasi syariah-akhlak diharapkan akan
  menghasilkan suatu fenomena kebersamaan dalam
  melaksanakan muamalah yang mengutamakaan
  kesejahteraan bersama dalam pencapaian tujuan
  aktivitas muamalah. Dasar-dasar syariah dapat
  dijabarkan dalam bentuk pilar-pilar yang akan
  mewarnai sifat dan bentuk transaksi keuangan yang
  dioperasikan, yaitu aspek keadilan kemaslahatan
  dan keseimbangan.
• Semua upaya pencapaian dalam muamalah, tujuan
  puncaknya adalah untuk mencapai mardlatillah
  (mencapai keridlaan Allah).

10

• 5. Obyek muamalah dalam Islam mempunyai bidang
  yang amat luas, sehingga Al-Quran dan As-Sunnah
  secara mayoritas lebih banyak membicarakan
  persoalan muamalah dalam bentuk global, universal
  dan umum saja, agar memberi peluang kepada
  manusia untuk melakukan inovasi terhadap
  berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan
  dalam mengarungi kehidupan dunia ini, namun
  dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi
  tersebut tidak keluar dari koredor dan
  prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.
  
• 6. Ruang lingkup Fiqh Muamalah
• Muamalah dapat dibagi menjadi dua
• 1. Al-Muamalah Al-Maadiyah Muamalah yang
  mengkaji obyeknya yang bersifat kebendaan,
  sehingga kajiannya adalah benda yang halal dan
  haram atau syubhat, sehingga benda-benda tersebut
  dapat mendatangkan kemaslahatan atau kemudharatan
  bagi manusia.
• 2. Al-Muamalah Al-Adabiyah muamalah yang
  ditinjau dari sisi cara melakukan tukar-menukar
  benda yang bersumber dari panca indera manusia,
  dengan unsur penegaknya adalah hak-hak dan
  kewajiban-kewajiban (seprti jujur, hasud,
  gharar, dengki, jihala dsb).

11

• Dengan dasar itu, maka ruang lingkup muamalah
  dapat dibagi menjadi dua, yaitu
• 1. Ruang lingkup muamalah yang bersifat
  adabiyah yaitu ijab-qabul, taradli, tidak ada
  keterpaksaan dari salah satu pihak, tidak ada
  penipuan, pemalsuan, penimbunan dan lain
  sebagainya yang bersumber dari indera manusia
  yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam
  kehidupan manusia.
• 2. Ruang lingkup pembahasan maadiyah, yaitu
  al-wadliah (depository) al-musyarakah
  (partnership, project financing participation)
  al-mudlarabah (trust financing, trust
  investment) al-muzaraah (harvest-yield profit
  sharing) al-musaqah (plantation management fee
  based on certain portion yield) bai
  al-murabahah (deferred payment sale) bai
  as-salam (in-front payment sale) bai istishna
  (purchase by order or manufacture) al-ijarah
  (operational lease) al-ijarah al-muntahia
  bit-tamlik (financial lease with purchase
  option) al-wakalah (deputyship) al-kafalah
  (guaranty) al-hawalah (transfer service)
  ar-rahn (mortgage) al-qardl (soft and benevolent
  loan) dan sebagainya.

12

• Berdasarkan ruang lingkup di atas ada lima
  prinsip dasar yang dilakukan dalam muamalah
  kontemporer saat ini (perbankan syariah) yaitu
• (1) Titipan/simpanan (al-wadiah / depository)
• (2) Bagi hasil (al-musyarakah, al-mudharabah,
  al-muzaraah, dan al-musaqah)
• (3) Jual beli (bai al-murabahah, bai as-salam,
  bai al-istishna)
• (4) Sewa (al-ijarah, al-ijarah muntahiya bit
  tamlik)
• (5) Jasa (al-wakalah, al-kafalah, al-hawalah,
  ar-rahn dan al-qardh) (baca Muhammad Syafii
  Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik).

13
(No Transcript)
14
I. HARTA (1)

• Pengertian Harta
• Kata harta dalam bahasa Arab berasal dari kata
  "mal" yang berarti "condong, atau berpaling dari
  tengah ke salah satu sisi.
• Jadi Harta adalah segala sesuatu yang
  menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik
  dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat
• menurut ulama Hanafi adalah "segala sesuatu yang
  digandungi manusia dan dapat dihadirkan ketika
  dibutuhkan" atau "segala sesuatu yang dapat
  dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan.

15

• Menurut Jumhur Ulama "segala sesuatu yang
  mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi
  orang yang merusak atau melenyapkannya.
• Dalam kandungan kedua definisi di atas, terdapat
  perbedaan esensi harta.
• Jumhur Ulama harta tidak saja bersifat materi,
  tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda.
• Golongan Hanafiah "harta" hanya bersifat materi,
  sedangkan manfaat (seperti pendapat Jumhur)
  termasuk ke dalam pengertian milik.

16

• Contoh (1)
• "apabila seseorang merampas atau menggunakan
  kendaraan orang lain tanpa izin (gasab)".
• Jumhur Orang tersebut dapat dikenakan ganti
  rugi, karena manfaat kendaraan memiliki nilai
  harta. Manfaat suatu benda merupakan unsur
  terpenting dalam harta, nilai harta diukur pada
  kualitas dan kuantitas manfaatnya.
• Hanafiah Kendaraan yang digunakan orang lain
  tanpa izin tidak dapat dikenakan ganti rugi,
  karena orang tersebut bukan mengambil harta
  tetapi hanya sekedar memanfaatkan. Sekalipun
  Hanafiah mengakui bahwa manfaat sebagai hak milik
  tdapat dijadikan sebagai mahar dalam perkawinan
  dan wajib dizakatkan.

17

• Contoh (2)
• apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada
  seseorang, lantas sebelum berakhirnya akad
  sewa-menyewa tersebut, pihak pemilik rumah
  meninggal dunia.
• Hanafi Kontrak sewa-menyewa dapat dibatalkan
  karena meninggalnya pemilik rumah, sementara
  rumah yang disewa harus dikembalikan kepada ahli
  warisnya, karena manfaat (sewa rumah yang
  dikontrakkan) tidak termasuk harta yang bisa
  diwarisi.
• Jumhur Kontrak sewa-menyewa tetap berlangsung
  sampai masa kontrak berakhir, sekalipun pemilik
  rumah sudah wafat, karena manfaat merupakaan
  harta yang bisa diwarisi. Kontrak sewa-menyewa
  dapat berakhir karena jatuhnya tempo, bukan
  karena wafatnya pemilik.

18

• Mustafa Ahmad az-Zarqa dan Wahbah Az-Zuhaili
  lebih menguatkan definisi Jumhur dengan alasan
  sebagaimana QS. Al-Baqarah (29)
• ??? ???? ????? ?? ???? ??? ??? ?? ?? ????? ?????
  ?? ????? ??? ????? ?????? ??? ?????? ??? ??? ???
  ????
• (Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa ada
  di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit.
  Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS.
  Al-Baqara 29)).
• Ayat di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu
  yang diciptakan Allah di bumi adalah untuk
  dimanfaatkan umat manusia