MEMBANGUN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL

1
MEMBANGUN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL
Dr. Bambang Widianto
Staf Ahli Menteri Negara PPN Bidang SDM dan
KemiskinanMaret, 2007
2
MEMASUKKAN PRIORITAS DALAM DOKUMEN PERENCANAAN
Visi dan Misi Presiden Terpilih
RPJM
RKP

• Menciptakan Indonesia yang aman dan damai
• Menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis,
  dan
• Meningkatkan kesejahteraan rakyat.

• Poverty reduction is integrated into the 3
  priority agendas and several of the development
  programs
• Includes the MDGs 8 development goals used to
  frame our medium targets as part of our
  international commitments, to be achieved by 2015
• Includes the Poverty Reduction Strategy (SNPK),
  developed through a multi-stakeholder process,
  with targets for reducing multi-dimensional
  poverty by addressing 10 basic rights

• Governments annual development plan (RKP)
• The Government sets development priorities each
  year. Poverty reduction has always been on the
  top priority
• The priorities provide guidance to ministries
  work plans and subsequently expenditure budgets

3
PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN
PENGANGGURAN

• I. Mendorong pertumbuhan yang berkualitas
• - Pertumbuhan yang menciptakan kesempatan
  kerja yang memadai
• - Industri padat pekerja
• - Perdagangan dan ekspor
• - Usaha mikro, kecil dan menengah
• II. Meningkatkan akses masyarakat miskin ke
  pelayanan dasar
• - Pendidikan
• - Kesehatan
• - Infrastruktur dasar
• - Pangan dan gizi

4
PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN
PENGANGGURAN

• Pemberdayaan masyarakat miskin
• - Pembangunan berbasis masyarakat
• Ekonomi, sosial dan lingkungan
• - Memberikan lapangan kerja
• ? Program Nasional Pemberdayaan
  Masyarakat
• IV. Memperbaiki sistem perlindungan sosial
• - Bantuan sosial
• - Jaminan sosial berbasis asuransi kepada
• masyarakat miskin
• - Menjajaki pelaksanaan SLT bersyarat
• ? Program Keluarga Harapan

5
MASALAH DAN TANTANGAN

• 1. Pelaksanaan Bantuan Sosial yang Belum Memadai
• 2. Pelaksanaan Jaminan Sosial Berbasis Asuransi
  terutama bagi Masyarakat Miskin Belum Memadai

6
OBJECTIVES AND FUNCTIONING OF SCHEMES FOR SOCIAL
PROTECTION

• 1. Bismarck-Type Regulations
• Social state model (Germany, Lord Chancellor
  Bismarck, 1881).
• Based on social insurance financed by
  income-related contributions and on complementary
  social assistance financed by taxes
• 2. Beveridge-Type Regulations
• Welfare state model (Great Britain, Beveridge,
  1942)
• General provisions of public care against all
  existential risks and is financed by taxes
• 3. Residual-Type Regulations
• Based on private insurance financed by
  risk-related premiums and on complementary social
  assistance financed by taxes

7
BANTUAN SOSIAL

• Bantuan yang diberikan kepada pihak pihak yang
  rentan, berupa
• A. Bantuan Langsung
• Subsidi
• Cash Transfer
• Dana Sosial
• B. Bantuan Tidak Langsung
• Pelayanan
• Rehabilitasi/Pembinaan
• Perlindungan
• Pemberdayaan

8
KELOMPOK RENTAN

• 1. Penyandang Cacat
• 2. Terlantar
• Lansia Terlantar
• Anak Terlantar
• 3. Komunitas Adat Terpencil
• 4. Tuna Sosial
• Gelandangan
• Pengemis
• PSK
• Eks Narapidana
• Eks Korban NAPZA
• 5. Korban Bencana

9
MASALAH KECACATAN
JUMLAH PENYANDANG CACAT MENURUT JENIS
Sumber Data Susenas Modul 2003 dalam Analisis
Deskriptif PMKS, BPS dan Depsos
10
MASALAH KECACATAN
JUMLAH PENYANDANG CACAT YANG MENDAPAT PELAYANAN
Sumber Data Sensus Potensi Desa 2003
11
MASALAH KETERLANTARAN
JUMLAH ANAK DAN LANSIA TERLANTAR DAN RAWAN
TERLANTAR
Sumber Data Susenas Modul 2003 dan Pusdatin
Depsos 2004
12
OPSI-OPSI TARGETING

• Means-testing, meskipun memerlukan data
  berkualitas tinggi yang jarang tersedia di banyak
  negara dan membutuhkan biaya besar
• Geographical targeting, pemberian bantuan
  disediakan bagi mereka yang tinggal di wilayah
  dengan tingkat kemiskinan yang tinggi
• Community-based targeting, memanfaatkan struktur
  komunitas untuk mengidentifikasi anggota
  termiskin dalam suatu komunitas atau mereka yang
  memenuhi kriteria penerima bantuan
• Menyediakan manfaat bagi mereka yang diketahui
  tergolong ke dalam salah satu kategori rentan
  dalam populasi tertentu dan
• Self-targeting seperti program-program yang
  menyediakan pekerjaan dengan besaran upah di
  bawah standar pasar (below-market wage), dengan
  pertimbangan bahwa individu akan memilih untuk
  berpartisipasi

13
PRINSIP-PRINSIP DALAM MERANCANGBANTUAN SOSIAL
i. Responsive to the needs, realities and
conditions of livelihood of beneficiariesii. A
ffordable in the context of short and medium term
budget planning for the public budget and in
terms of not placing unreasonable burdens on
household and communitiesiii. Sustainable,
both financially and politically with a
requirement on government to ensure that the
states role in social protection reflects an
adequate level of public support for
interventions to assist the poorestiv. Mainstre
amed institutionally within sustainable
structures of governance and implementation
wheter within state or civil society
structuresv. Built on a principle of utilizing
the capabilities of individuals, household and
communities and avoiding creation of dependency
and stigma and Flexible capable of responding
to rapidly changing scenarios andvi. Emergence
of new challenges (e.g. impact of HIV/AIDS), and
of supporting individuals through the changing
demands of the life cycle.
14
EXAMPLE OF DESIGN OPTION MATRIX
15
JAMINAN SOSIAL
ISSUES IN IMPLEMENTING INSURANCE-BASED SOCIAL
PROTECTION

• INSTITUTIONAL ARRANGEMENT
• How are we going to organize this?
• HOW MUCH DOES IT COST?
• WHO IS GOING TO FINANCE?
• WHAT IS THE IMPACT TO EMPLOYMENT

16
PROGRAM KELUARGA HARAPAN - PKHBANTUAN TUNAI
BERSYARAT(Conditional Cash Transfer)

• PKH Adalah bantuan Tunai Yang Diberikan Kepada
  Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)
• Peserta PKH diwajibkan untuk mengirim anaknya ke
  PUSKESMAS (0-6 tahun) dan/atau mengirim ke
  sekolah (7-15 tahun), dan/atau membawa ibu hamil
  ke PUSKESMAS

17
Manfaat BTB

• 1. Untuk jangka pendek memberikan income effect
  kepada rumah tangga
• miskin melalui pengurangan beban pengeluaran
  rumah tangga miskin.
• 2. Untuk jangka panjang dapat memutus rantai
  kemiskinan antar generasi
• melalui
• - Peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi,
  pendidikan dan kapasitas pendapatan anak di masa
  depan (price effect anak keluarga miskin)
• - Memberikan kepastian kepada si anak akan masa
  depannya (insurance effect).
• 3. Merubah perilaku keluarga miskin untuk
  memberikan perhatian yang
• besar kepada pendidikan dan kesehatan anaknya.
• 4. Mengurangi pekerja anak.
• 5. Mempercepat pencapaian MDGs (melalui
  peningkatan akses pendidikan,
• peningkatan kesehatan ibu hamil, pengurangan
  kematian balita, dan
• peningkatan kesetaraan jender).

18
Partisipasi Sekolah Menurut Golongan
PendapatanTahun 2005
Sumber diolah dari data BPS, Susenas 2005
19
Persentase Pekerja Anak (10-17 tahun) Dan Jumlah
Jam Kerja Tahun 2005-2006
Sumber Sakernas 2005 - 2006
) Sementara tidak bekerja
20
Keterlibatan dan Potensi Terjerumus Ke
Dalam Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan
Yang Mempekerjakan Pekerja Anak
21
JUMLAH SISWA MISKIN PENERIMA BANTUAN KHUSUSDARI
DANA BOS DI BEBERAPA SEKOLAH SAMPEL? Menunjukan
Program Pendidikan Belum Efektif Bagi Orang Miskin
Sumber Smeru (2006)
22
Persentase Penduduk Umur 7-18 Tahun Menurut
Alasan Tidak Melanjutkan Sekolah, Tahun 2003
23
Status Kesehatan Menurut Golongan Pendapatan
Semakin miskin, semakin tinggi kematian
Keterangan
AKB Angka kematian bayi/1000 kelahiran hidup
AKBA Angka kematian balita
Sumber SDKI 2002/2003 dan Depkes
24
JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN MISKIN DIBANDINGKAN
JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI SULAWESI UTARA ?
Menunjukan Program Kesehatan Belum Efektif Bagi
Orang Miskin
Sumber Rapid Assessment PKPS-BBM Bidang
Kesehatan, Puska UI, Mei 2006
25
Permasalahan yang Dihadapi Penduduk Dalam
Mengakses Pelayanan Kesehatan, Tahun 2002-2003
Sumber SDKI 2002-2003
26
SASARAN RUMAH TANGGA SANGAT MISKINTahun 2007

• Untuk Tahap awal (2007) ditujukan untuk 500.000
  Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).
• RTSM yang mempunyai anak usia 0-15 tahun dan/atau
  ibu dalam keadaan hamil saat survey registrasi.
• Data calon penerima berasal dari daftar RTM
  penerima program SLT yang diranking kembali
  berdasarkan metodologi yang disempurnakan untuk
  mengurangi exclusion dan inclusion error pada
  data SLT.
• BPS akan melakukan survey kembali, untuk
• - Melengkapi rincian data RTSM yang dibutuhkan.
• - Menjaring RTSM yang terlewat pada survey SLT
• sebelumnya.

27
Lokasi Penerima Program BTB

• Dilaksanakan di beberapa daerah uji
  coba/percontohan yang dipilih berdasarkan
• - Kesediaan daerah, disampaikan pada saat
  musrenbang
• - Kondisi kemiskinan cukup besar jumlah dan
  persentase penduduk miskin, kasus gizi buruk
  dan angka putus sekolah
• - Kesiapan sisi supply pelayanan kesehatan dan
  pendidikan
• Uji coba diperlukan untuk penyempurnaan
  targeting, perbaikan supply side, dan testing
  instrumen verifikasi kondisi, penyaluran,
  pengaduan, dsb
• Terpilih 7 Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat,
  Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Utara,
  Gorontalo, dan NTT
• Melalui pemilihan random berdasar data kemiskinan
  di atas terpilih 48 kabupaten dan 348 kecamatan
• 1 kota di DKI Jakarta (Jakarta Utara)
• 11 kabupaten/kota di Jawa Barat
• 21 kabupaten/kota di Jawa Timur
• 1 kabupaten di Sumatera Barat (Pesisir Selatan)
• 5 kabupaten/kota di Sulawesi Utara
• 2 kabupaten/kota di Gorontalo
• 7 kabupaten/kota di NTT

28
KEWAJIBAN BAGI PENERIMA PKH

• Penerima PKH diwajibkan
• a. Ibu hamil
• Pemeriksaan kehamilan (min.4 kali) dan
  mendapatkan suplemen Fe.
• Proses kelahiran yang ditangani tenaga medis
• Kunjungan setelah melahirkan (min.2 kali) untuk
  penyuluhan kesehatan/ibu menyusui
• b. Anak usia 0-6 tahun
• Usia 011 bulan melakukan imunisasi komplet (BCG,
  DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan pemantauan
  tumbuh kembang anak setiap bulan
• Usia 6-11 bulan melakukan pemberian Vitamin A (2
  kali setahun Februari dan Agustus),
• Usia 1259 bulan melakukan imunisasi dan
  pemantauan tumbuh kembang setiap bulan
• Pemantauan tumbuh kembang anak usia pra sekolah
  (5-6 tahun)
• c. Anak Usia 7-15 tahun
• Mendaftarkan anak usia 6-15 tahun di SD dan/atau
  SMP dengan kehadiran min. 85 hari sekolah dalam
  sebulan selama thn ajaran berlangsung.
• RTSM dengan anak usia gt15 tahun namun belum
  menyelesaikan dikdas dapat menerima bantuan
  apabila anak tsb bersekolah atau mengikuti
  pendidikan kesetaraan dan memenuhi ketentuan yang
  berlaku.
• 2. Bantuan diberikan per 3 bulan kepada
  ibu/wanita dewasa dalam RTSM.
• 3. Tidak ada persyaratan untuk penggunaan uang.

29
SKENARIO BESARAN BANTUAN

• Total dana program BTB non pendidikan Rp. 1
  Triliun

• Catatan
• Bantuan kesehatan berlaku untuk RTSM dengan
  balita dan/atau ibu hamil
• Besar bantuan adalah 16 rata2 pendapatan RTSM
  per tahun
• Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25
  pendapatan rata2 RTSM per tahun

30
LANDASAN HUKUM

• I. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
  19 Tahun 2006 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
  Tahun 2007
• ? Rp. 1,8 T di Depdiknas
• ? Rp. 2,2 T di Depsos, BPS, Menko Info, PT Pos
• Rp. 4,0 T
• II. UU Nomer 18 Tahun 2006 Tentang APBN Tahun
  2007
• ? Rp. 1,8 T di Depdiknas
• ? Rp. 1,0 T di Depsos, BPS, Menko Info, PT Pos
• Rp. 2,8 T
• BAPAK PRESIDEN
• I. Pidato Kenegaraan Presiden R.I. Tanggal 16
  Agustus 2006
• ? Rp. 4 T
• II. Pidato Presiden R.I. Tanggal 23 Agustus 2006
  di Dewan Perwakilan Daerah ? Rp. 4 T

31
PEMBAGIAN KERJA DAN ALUR INFORMASI PELAKSANAAN PKH
TIM PENGENDALI PKH
TIM PELAKSANA PKH DEPARTEMEN SOSIAL
Sensus RTSM
Pencetakan Kartu
Pengaduan Dari Masyarakat
Sistem Informasi PKH
Sekretariat Pelaksana PKH
BPS
Pemerintah Daerah Depsos/Depdagri/Diknas/ Depnaker
trans/Depkes/ Depkominfo/BPS/PT. POS
PT. POS
Survey Kesiapan Supply Side
Depsos Dan PT POS
K/L Terkait dan PEMDA
Penyaluran PKH
BPS
PT. POS
PENDAMPING
Proses Verifikasi
Supply Side
RTSM
SOSIALISASI DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
32
PERSIAPAN PELAKSANAAN

• Penyusunan dan penyempurnaan targeting (BPS).
• Survey registrasi (beneficiary roster)
  Penjaringan dan Verifikasi RTSM (BPS).
• Survey kesiapan prasarana dan sarana kesehatan
  dan pendidikan (BPS).
• Penyusunan Unit-unit Pelaksana PKH (Depsos).
• Penyusunan sistem verifikasi dan pencetakan
  berbagai format/kartu yang diperlukan (Depsos).
• Pelatihan fasilitator pelaksana di lapangan
  (Depsos).
• Sosialisasi di daerah pelaksanaan BTB
  (Depkominfo).
• Pengembangan Sistem data dan Informasi (Depsos
  PT. POS).
  

33
NEGARA-NEGARA YANG MELAKSANAKANBANTUAN TUNAI
BERSYARAT

• AMERIKA LATIN
• Meksiko
• Honduras
• Jamaika
• Colombia
• Ekuador
• Chili
• Brazil
• Nikaragua

• LAINNYA
• Turki
• Bangladesh
• Pakistan
• Kenya
• Afrika Selatan
• Tepi Barat dan Jalur Gaza
• Burkina Faso
• Ethiopia
• Lesotho

• ASIA
• Kamboja
• Indonesia (pilot)

34
PERSIAPAN PELAKSANAAN

• Komitmen bersama untuk mensukseskan Program
  Keluarga Harapan (PKH).
• DEPKES
• Anggota keluarga RTSM usia 0-6 tahun peserta
  PKH didaerah uji coba memperoleh pelayanan
  kesehatan sesuai protokol Depkes.
• DIKNAS
• Anggota keluarga RTSM usia 7-15 tahun peserta
  PKH didaerah uji coba memperoleh pelayanan
  pendidikan sesuai protokol Diknas.
• 4. MENKO KESRA meresmikan Tim Pengedali.

35
PNPMLatar Belakang

• Memiliki sejarah yang panjang
• Masyarakat telah terbiasa dengan konsep swadaya

• PERDESAAN
• 1980an Program Padat Karya
• 1994 IDT
• 1995 Infrastruktur perdesaan (8,000 desa)

• PERKOTAAN
• 1970an Kampung Improvement Program (KIP)
• 1980an KIP mendapat beberapa penghargaan
  international

• 1998an s/d sekarang perubahan paradigma
  pemberdayaan masyarakat pada saat kepercayaan
  terhadap pemerintah rendah dan untuk lebih
  menjangkau masyarakat yang bertambah miskin
  akibat krisis ? menggunakan pendekatan
  Community-Driven Development (CDD)

36
Pendekatan Community-Driven Development (CDD)

• Definisi
• Komunitas memiliki kontrol atas keputusan yang
  diambil dan sumberdaya yang digunakan
• Masyarakat miskin diperlakukan sebagai pelaku
  utama (subyek dan mitra) dalam proses pengambilan
  keputusan
• Pemberdayaan terjadi pada saat masyarakat
  berinteraksi secara saling hormat menghormati,
  bertoleransi dan terdapat dukungan sosial.
• Dukungan yang diperlukan
• Institusi pendukung/fasilitator yang
  demand-responsive
• Terdapat akses informasi
• Terjadi penciptaan lingkungan/kondisi yang
  memadai untuk pengembangan aset

37
Proses pengambilan keputusan masyarakat
Siapa yg miskin? Apa masalahnya? Apa potensinya?
Siapa yg akan melaksanakan?
8 10 bulan
6 10 bulan
Bagaimana melaksanakannya?
Apa itu kemiskinan?
10 12 bulan
5 6 bulan
Apa kita akan memanfaatkan proyek?
Siapa yg akan Menerima manfaat?
4 bulan
gt 8 bulan
38
Perbedaan antara proyek-proyek konvensional dan
yang berbasis komunitas
39
Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

• 1. Untuk menyediakan barang jasa skala kecil
  (tidak kompleks), dapat dikerjakan melalui
  kerjasama masyarakat di tingkat lokal dan
  sekaligus untuk penciptaan kesempatan kerja
• Pengembangan infrastruktur
• Pengembangan ekonomi masyarakat/lokal
• Peningkatan sumberdaya manusia
• 2. Mengisi pasar yg tidak sempurna dan layanan
  pemerintah yg tidak berhasil
• ? komplemen aktivitas publik dan pasar
• 3. Internalisasi pembangunan untuk masyarakat
  miskin dan marginal
• Pemberdayaan penduduk miskin dan modal sosial
• 4. Keberlanjutan (Sustainability)
• Membangun ownership masyarakat terhadap
  pembangunan dan hasil-hasilnya
• Efisiensi dan efektivitas penanganan masalah
• Kontribusi upaya pengurangan kemiskinan
• Membangun kemampuan masyarakat dalam perencanaan,
  penganggaran, pelaksanaan, serta operasi, dan
  pemeliharaan institusi dan fasilitas fisik yang
  terbangun.

40
Rencana Pengembangan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat

• Penggabungan desain program pemberdayaan
  masyarakat yang besar
• a. Program Penanggulangan Kemiskinan di
  Perkotaan (P2KP)
• Executing agency Departemen PU
• Jangkauan 869 kecamatan (5.082 desa kelurahan)
• Komponen kegiatan skr a) modal bergulir b)
  perbaikan sarana/prasarana dasar dan c)
  pengembangan kapasitas masyarakat dan pemda.
• b. Program Pengembangan Kecamatan (PPK)
• Executing agency Depdagri
• Jangkauan 1.958 kecamatan (34.200 desa)
• Komponen kegiatan skr a) modal kerja usaha
  ekonomi produktif/simpan pinjam b) pembangunan
  sarana/prasarana dasar c) pengembangan kapasitas
  masyarakat dan pemda.
• 2.Harmonisasi kegiatan program pemberdayaan
  masyarakat lainnya Program Ekonomi Pemberdayaan
  Masyarakat (PEMP), Community and Empowerment for
  Rural Development (CERD), Penyediaan Air Minum
  dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
  (Pamsimas/WSSLIC), Rural Infrastructure and
  Social Economic (RISE), dll.

41
Rencana Perluasan
Dengan asumsi (1) P2KP dan PPK di awal tahun
2007 masih berjalan di 789 kecamatan. (2) Jumlah
kecamatan di seluruh Indonesia 5.623
kecamatan. Tahun Target Kecamatan Yang
Akan Dijangkau 2007 Target 2000
kecamatan kekurangan 2000 - 789 1.211
kecamatan 2008 Target 3.800 kecamatan kekurangan
3.800 - 2000 1.800 kecamatan 2009 Target
5.623 kecamatan kekurangan 5.623 - 3.800 1.823
kecamatan
42
Kebutuhan dana pengembangan program

• Tahun Komponen dana Alt. 1 Alt. 2
• 2007 Bantuan kecamatan (2000 kec) Rp.
  3.000 M Rp. 6.000 M
• Kegiatan pendukung
  Rp. 600 M Rp. 1.200 M
• Total Rp. 3.600 M Rp. 7.200 M
• Bantuan kecamatan (3800 kec) Rp. 5.700 M
  Rp. 11.400 M
• Kegiatan pendukung Rp.
  1.140 M Rp. 2.280 M
• Total
  Rp. 6.840 M Rp. 12.680 M
• 2009 Bantuan kecamatan (5.623 kec) Rp. 8.435
  M Rp. 16.869 M Kegiatan
  pendukung Rp. 1.687 M Rp. 3.373 M
• Total Rp.10.122 M Rp. 20.242 M
• Total perkiraan kebutuhan dana Rp.
  20.562 M Rp. 40.122 M

Catatan Alternatif 1 Bantuan Rp. 1,5 M per
kecamatan Alternatif 2 Bantuan
Rp. 3 M per kecamatan
43
Catatan Kenaikan Besaran Bantuan Langsung
Masyarakat

• Kondisi Sekarang
• Sejak 1998 Bantuan Langsung Masyarakat diberikan
  sebesar Rp. 1 milyar / kecamatan (untuk PPK), dan
  rata-rata Rp. 300 juta / kelurahan (untuk P2KP).
• Investasi pemerintah melalui PPK dan P2KP sejak
  1998 USD 1.3 milyar.
• Jumlah desa dan kelurahan PPK dan P2KP yang
  terlayani kedua program /- 38.000 dengan jumlah
  penduduk miskin yang terjangkau sekitar 61 juta
  orang.
• Investasi per kapita melalui kedua program ini
  USD 2.93 per tahun.
• Usulan Kenaikan
• Diajukan dengan pertimbangan (1) percepatan
  upaya penyediaan akses terhadap prasarana dan
  sarana dasar (2) penciptaan kesempatan kerja
  dalam rangka mempercepat penurunan angka
  kemiskinan (3) penciptaan dampak sosial ekonomi
  yang lebih besar.

44
Kebutuhan dan Perkiraan Sumber Dana Tahun 2007

• Kebutuhan Dana 2007 (Alternatif 1) Rp. 3.600
  M
• Sudah Masuk RAPBN 2007
• Sumber Bank Dunia Jumlah Dana
• - PPK dan P2KP (789 Kecamatan) Rp. 1.563,8 M
• Usulan Tambahan
• 1. Bank Dunia dan Siap Dimasukkan ke RAPBN
• - Dana PPK yang belum terserap Rp. 648,0 M
• 2. JBIC (renegosiasi proyek RISE) Rp.
  850,0 M
• 3. Pinjaman baru (consessional IDA) Rp.
  538,2 M

45
Terima Kasih